Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Gresik, Tuntut Evaluasi Kebijakan hingga Konektivitas Bawean
 |
| Bupati Gresik H Fandi Akhmad Yani bersama Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir dan Wakil Ketua DPRD Gresik M Lutfi Dhawam saat mengikuti dialog bersama Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean dan Aliansi Mahasiswa Gresik di Gedung DPRD Gresik. (Foto:Ist) |
kabarbawean.com - Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) bersama Aliansi Mahasiswa Gresik yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, dan BEM Gresik menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Gresik, Rabu (30/9/2026).
Aksi yang mengusung tema “Evaluasi Total Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik” tersebut diikuti sekitar 120 mahasiswa. Massa membawa hasil kajian berupa pokok-pokok rekomendasi yang mencakup sejumlah persoalan di Kabupaten Gresik, termasuk konektivitas Kepulauan Bawean.
Massa aksi memulai pergerakan dari titik kumpul di Bundaran GKB sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Gresik sambil menyampaikan orasi mengenai berbagai persoalan yang menjadi tuntutan.
Sekitar pukul 13.30 WIB, massa tiba di depan Gedung DPRD Gresik dan melanjutkan orasi. Massa juga melakukan pemblokiran jalan di kawasan Alun-alun Gresik.
Mahasiswa kemudian meminta DPRD Gresik menghadirkan Bupati Gresik agar rekomendasi yang dibawa dapat disampaikan langsung kepada pihak eksekutif dan legislatif.
Sekitar pukul 15.00 WIB, Ketua DPRD Gresik menemui massa dan menyampaikan bahwa Bupati Gresik sedang dalam perjalanan menuju Gedung DPRD.
Sambil menunggu kedatangan bupati, mahasiswa mengajak Ketua DPRD Gresik duduk melingkar di tengah jalan di depan gedung untuk membahas sejumlah persoalan yang disampaikan dalam aksi.
Sekitar pukul 15.30 WIB, massa diarahkan masuk ke aula paripurna untuk melanjutkan pembahasan. Bupati Gresik H Fandi Akhmad Yani tiba sekitar pukul 16.00 WIB.
Dalam forum tersebut, massa menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Gresik, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, serta Wakil Ketua DPRD Gresik M Lutfi Dhawam.
HMI Soroti Tata Kelola CSR
Ketua HMI Gresik Roisyah Zulianti menyampaikan perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
“Perlu adanya perubahan terkait Perda No.23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat pertumbuhan industri di Gresik sangat pesat namun di tahun 2025 kemarin hanya ada 52 perusahaan yang melaporkan pelaksanaan CSR. CSR perlu untuk diatur regulasinya agar tidak tumpang tindih hanya di kawasan sekitar terdampak industri saja. CSR melalui kebijakan Perda atau Perbup agar memiliki dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Jika dirancang dengan tepat sasaran, program ini bukan sekadar aktivitas filantropi atau bagi-bagi bantuan sosial (charity) sesaat, melainkan jembatan investasi sosial yang memperkuat kemandirian masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM. Pihak eksekutif maupun legislatif wajib menindak tegas dan punya langkah strategis bagi perusahaan yang tidak menunaikan CSR agar di tahun 2026 ini tidak seperti tahun lalu,” kata Roisyah.
IMM Soroti Infrastruktur dan Lalu Lintas
Ketua IMM Gresik Immawan Muhammad Angga Alfarizy menyoroti perlunya evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur penunjang dan kondisi lalu lintas di jalan nasional maupun kabupaten.
“Harus ada evaluasi total terkait pembangunan infrastruktur penunjang dan lalu lintas jalan raya nasional maupun kabupaten. Mengingat semakin tingginya angka kecelakaan dan kematian akibat kelalaian kendaraan besar industri yang lalu lalang di wilayah Gresik,” kata Angga.
Ia juga menyoroti kondisi jalan yang dinilai perlu mendapat perhatian karena kendaraan dengan muatan berlebih dapat memengaruhi kualitas jalan.
“Pemerintah daerah segera merencanakan pembangunan JLU dari wilayah JIIPE, Desa Banyutami, hingga wilayah pantura Panceng. Solusi ini dirasa paling efektif untuk mengurai kemacetan dan menjamin keselamatan masyarakat hingga mampu menumbuhkan ekonomi baru,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Angga juga mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam membantu aparat melakukan pengawasan ketertiban lalu lintas ketika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Masyarakat harus diberikan izin dan kewenangan untuk bisa membantu aparat dalam penegakan ketertiban lalu lintas. Hal ini bisa menjadi solusi yang konkret guna terwujudnya lalu lintas yang tertib dan aman,” tandasnya.
Konektivitas Bawean Masuk Rekomendasi
Selain berbagai persoalan di daratan Gresik, konektivitas Kepulauan Bawean menjadi salah satu dari delapan fokus rekomendasi Aliansi Mahasiswa Gresik.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) turut menyampaikan persoalan transportasi laut dan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean.
Koordinator AMPB Saiq Khayran mengatakan kedatangan mereka ke Gedung DPRD Gresik bukan sekadar untuk menyampaikan kembali persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Bawean.
"Kedatangan kami hari ini bukan lagi untuk mendengarkan jawaban-jawaban normatif. Kami datang untuk meminta jawaban yang konkret, kebijakan yang jelas, dan langkah yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat Bawean," tegas Saiq.
Menurut Saiq, persoalan transportasi laut dan pelayanan kesehatan merupakan persoalan yang terus berulang.
"Tuntutan yang kami bawa hari ini bukan isu baru. Ini adalah persoalan yang terus berulang setiap tahun. Masyarakat Bawean sudah terlalu sering mendengar janji dan penjelasan, tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian, kapan persoalan ini diselesaikan dan seperti apa kebijakannya?," jelasnya.
Ia kemudian menjelaskan posisi transportasi laut bagi masyarakat Bawean.
"Transportasi laut bagi masyarakat Bawean bukan sekadar alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Ketika pelayaran tidak pasti, maka aktivitas ekonomi, distribusi barang, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan ikut terdampak," bebernya.
Selain transportasi, AMPB menyoroti pelayanan kesehatan di Bawean, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas penunjang medis di RSUD Umar Mas’ud.
"Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut keselamatan manusia. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Bawean terus berhadapan dengan keterbatasan layanan kesehatan. RSUD Umar Mas’ud harus diperkuat, baik dari sisi tenaga kesehatan, obat-obatan maupun fasilitas penunjang medisnya," tegasnya.
Saiq juga menjelaskan keterkaitan antara transportasi laut dan layanan kesehatan, terutama dalam proses rujukan pasien dari Bawean ke luar pulau.
"Jangan melihat transportasi dan kesehatan sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan. Ketika rumah sakit tidak mampu memberikan layanan tertentu, pasien membutuhkan rujukan. Tetapi kalau transportasinya tidak pasti, bagaimana pasien bisa mendapatkan pertolongan secara cepat?," tandasnya.
DPRD Bahas Rencana Pelabuhan Plengsengan
Menanggapi persoalan transportasi laut, Wakil Ketua DPRD Gresik M Lutfi Dhawam menyampaikan rencana penyediaan pelabuhan plengsengan.
"Kita rencanakan bisa kerja sama dengan pelabuhan maspion dan tidak perlu bangun," ujarnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa dan pemuda Bawean kembali menyampaikan tuntutan terkait kepastian kebijakan pemerintah daerah.
"Ini sudah menjadi amarah memuncak dari masyarakat Bawean. Jadi kita butuh kepastian kebijakan konkret dari bupati terkait persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di pulau Bawean," tegas perwakilan mahasiswa Bawean.
PMII Minta Rekomendasi Dibahas Lebih Lanjut
Ketua PC PMII Gresik Muhammad Dafa Abie Almadhani meminta pemerintah daerah dan DPRD Gresik membahas hasil kajian mahasiswa melalui forum yang lebih komprehensif.
"pada intinya kami Aliansi Mahasiswa Gresik menekan pada pemerintah hari ini baik eksekutif maupun legislatif untuk bersama kita buat forum yang komprehensif dengan menjadikan naskah kami sebagai kajian yang serius dan membentuk sebuah kebijakan baru ataupun perubahan kebijakan yang betul-betul berpihak dan melibatkan partisipasi dan usulan masyarakat Gresik." tegasnya.
Bupati dan DPRD Teken Pakta Integritas
Setelah dialog berlangsung, Bupati Gresik dan DPRD Gresik menyatakan menerima hasil kajian berupa pokok-pokok rekomendasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Gresik.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh Bupati Gresik, Ketua DPRD Gresik, Ketua PC PMII Gresik Muhammad Dafa Abie Almadhani, Ketua HMI Gresik Roisyah Zulianti, Ketua IMM Gresik Immawan Muhammad Angga Alfarizy, serta Ketua BEM Gresik.
Pakta integritas tersebut memuat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti melalui forum pembahasan lebih lanjut.
Adapun delapan fokus rekomendasi Aliansi Mahasiswa Gresik meliputi:
- Ketenagakerjaan dan tenaga kerja lokal.
- Tata kelola CSR/TJSL.
- Infrastruktur dan lalu lintas.
- Kebencanaan dan banjir.
- Agraria, tata ruang dan AMDAL.
- Transparansi APBD dan perencanaan.
- Konektivitas Kepulauan Bawean.
- Integrasi program nasional.
Aliansi Mahasiswa Gresik juga mendorong penerapan model tata kelola berbasis 3C (Co-planning, Co-monitoring, Co-evaluation) yang menghubungkan data terintegrasi, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kolaboratif, serta monitoring dan evaluasi.
Sejumlah rekomendasi taktis yang disampaikan meliputi Industrial Job Transparency Dashboard & Gresik Local Employment Forum untuk transparansi kebutuhan tenaga kerja, Citizen Infrastructure Watch & Citizen Flood Mapping untuk pengawasan infrastruktur dan pemetaan banjir, serta Participatory TJSL Budgeting & Social Audit untuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi CSR maupun APBD.
Untuk konektivitas Kepulauan Bawean, mahasiswa mengusulkan Participatory Island Connectivity Forum yang membahas rute, tarif, dan keselamatan transportasi.
Selain itu, mahasiswa mengusulkan pembentukan Dewan Masyarakat Industrialisasi Gresik dan Indeks Keadilan Industrialisasi sebagai bagian dari pengukuran dampak industrialisasi terhadap masyarakat dan lingkungan.
Editor: Ahmad Faiz Reporter: Saiful Hasan
