Gubernur Tak Temui Massa, Aksi AMPB di Kantor Pemprov Jatim Memanas
 |
| Massa Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (8/10/2026), dengan membawa tuntutan terkait transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. (Foto: Ist) |
kabarbawean.com - Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (8/10/2026).
Mengenakan pakaian serba hitam, massa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil kebijakan terkait persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya AMPB menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sebelumnya, AMPB telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik serta mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Timur.
Pada 2 Oktober 2026, AMPB mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Timur. Dalam surat tersebut, AMPB meminta ruang dialog untuk membahas persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Bawean.
Dalam aksi Kamis tersebut, massa AMPB menyampaikan kekecewaan karena Gubernur Jawa Timur tidak menemui mereka secara langsung. Situasi di lokasi kemudian memanas dan terjadi ketegangan antara massa aksi dengan pihak yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.
Koordinator Lapangan AMPB, Abdul Halim Satriya, mengatakan kedatangan massa tidak hanya untuk menyampaikan protes, tetapi juga meminta adanya kebijakan yang dapat menjawab persoalan masyarakat Bawean.
“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat dan membutuhkan kepastian kebijakan,” tegas Abdul Halim saat berorasi.
Menurut Abdul Halim, persoalan transportasi laut rute Bawean-Gresik telah berulang kali menjadi perhatian masyarakat. Ia menyebut ketidakpastian pelayaran berdampak terhadap mobilitas warga, distribusi kebutuhan, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kesehatan.
Tiga Tuntutan AMPB
Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pertama, AMPB mendesak Gubernur Jawa Timur menjamin transportasi laut rute Bawean-Gresik melalui sistem pelayaran yang aman, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Kedua, AMPB mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin mutu layanan kesehatan di Pulau Bawean, termasuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
Ketiga, AMPB mendesak Gubernur Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mempercepat pembangunan kawasan kepulauan tersebut.
“Ada tiga tuntutan yang kami bawa. Pertama, mendesak Gubernur Jawa Timur menjamin transportasi laut rute Bawean-Gresik. Kedua, menjamin mutu layanan kesehatan di Pulau Bawean. Ketiga, kami mendesak Gubernur Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden Republik Indonesia,” jelasnya, Jumat (9/10/2026).
Saiq mengatakan tiga tuntutan tersebut merupakan bagian dari persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Bawean. Menurutnya, AMPB telah melakukan komunikasi dan menyampaikan aspirasi sebelum menggelar aksi di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Kecewa Gubernur Tak Menemui Massa
Kekecewaan massa meningkat setelah Gubernur Jawa Timur tidak menemui demonstran secara langsung. Ketegangan kemudian terjadi di lokasi aksi.
Saiq mengatakan kehadiran mahasiswa dan pemuda Bawean merupakan bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi.
“Kami datang jauh-jauh bukan untuk sekadar berdiri di depan kantor gubernur. Kami datang membawa persoalan masyarakat Bawean. Kami ingin pemerintah provinsi mendengar secara langsung dan memberikan kepastian atas apa yang selama ini menjadi persoalan masyarakat,” paparnya.
Ia mengatakan AMPB sebelumnya telah menempuh jalur komunikasi melalui permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Timur.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi dan menyampaikan permohonan secara resmi. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kami harapkan sederhana, pemerintah hadir dan memberikan jawaban yang konkret,” lanjutnya.
Saiq menegaskan, AMPB akan melanjutkan perjuangan mereka hingga mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Timur.
“Tetap akan kita lanjutkan. Karena Gubernur masih belum memberikan respons, maka percikan api perjuangan akan terus menyala,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai tuntutan yang disampaikan AMPB maupun alasan Gubernur Jawa Timur tidak menemui massa aksi.
Editor: Ahmad Faiz Reporter: Saiful Hasan
