Krisis Transportasi Laut Bawean: Aliansi Masyarakat Tuntut Solusi Permanen, DPRD Usulkan KMP Drajat Paciran
 |
| Audiensi Elemen Masyarakat Bawean bersama Pimpinan dan DPRD Gresik (Foto :Ist) |
kabarbawean.com - Terhentinya operasional pelayaran kapal menuju Pulau Bawean akibat gelombang tinggi kembali memicu krisis multi-sektor.
Kondisi yang terus berulang setiap musim cuaca ekstrem ini mendorong gabungan elemen masyarakat Bawean menggelar audiensi mendesak dengan Pimpinan DPRD dan Komisi III Kabupaten Gresik pada Kamis (6/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Gresik, ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis, mulai dari Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, jajaran Komisi III, Anggota DPRD Dapil Bawean, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT ASDP, hingga para operator kapal (Giliyang dan Bahari Express). Hadir pula perwakilan masyarakat dari Pemuda Bawean Gresik (PBG), Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (Imbas), Persatuan Saudagar Bawean (PSB), dan Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG).
Dampak Lumpuhnya Pelayaran
Cuaca buruk dengan gelombang di atas 1 meter lebih telah melumpuhkan aktivitas pelayaran kapal cepat maupun kapal Ro-Ro rute Gresik-Bawean. Menurut Ketua Umum PBG, Ramli Salim, terhentinya armada angkutan ini tidak hanya menyumbat pergerakan orang, tetapi juga mengancam sektor ekonomi dan layanan medis esensial.
"Kami memohon kepada pemerintah agar ketika kondisi cuaca seperti ini, tetap ada transportasi yang mampu melayani masyarakat. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga pelayanan kesehatan warga Bawean yang sangat butuh penanganan darurat," tegasnya.
Pernyataan senada diungkapkan Ketua PSB, Asy'ari. Ia menggarisbawahi bahwa logistik, perdagangan, dan pariwisata sangat bergantung pada keandalan transportasi laut. Ia menyoroti terjadinya kelangkaan stok kebutuhan pokok dan pasokan oksigen medis darurat untuk RSUD Umar Mas'ud sebagai dampak fatal dari lumpuhnya penyeberangan.
"Kalau transportasi terganggu, wisatawan akan trauma datang ke Bawean. Pemerintah daerah harus mengevaluasi kontrak kerja sama dengan operator kapal agar tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat lebih jelas," ujarnya.
Polemik Regulasi dan Standar Gelombang
Aspirasi kritis juga disampaikan oleh Ketua KWBG, Arif Rasyidi. Ia mempertanyakan aturan batas tinggi gelombang 1,5 hingga 2 meter yang kerap dijadikan alasan pelarangan berlayar oleh KSOP. Padahal, berdasarkan acuan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gelombang 1,25 - 2,50 meter masih masuk dalam kategori 'Sedang'.
"Harus ada kapal yang bisa melintas di atas gelombang 2 meter. Jika standar kapal yang biasa melayani Bawean tak mampu menembus gelombang 1,5 meter, maka harus ada kapal alternatif yang lebih besar dan tangguh," desaknya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tak terus dibebani biaya mahal carter pesawat untuk evakuasi pasien rujukan akibat absennya kapal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP Kelas II Gresik, Capt. Herbert EP Marpaung, menegaskan bahwa keselamatan pelayaran adalah prioritas mutlak yang mengacu pada undang-undang.
"Keputusan pemberangkatan didasarkan pada kondisi kapal, perkembangan cuaca yang kami pantau setiap tiga jam, serta laporan nakhoda. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Menteri," tegasnya.
Rekomendasi dan Solusi Konkret DPRD
Audiensi tersebut akhirnya merumuskan sejumlah langkah strategis. Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, yang memimpin rapat, memastikan pihaknya segera menyurati Dirjen Perhubungan Laut untuk merealisasikan operasional kapal yang lebih besar ke Bawean.
Hasil Rekomendasi Audiensi DPRD Gresik:
- Pengadaan Kapal Reguler: Meminta Dishub berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan guna merealisasikan KMP Drajat rute Paciran-Bawean sebagai armada penyeberangan reguler dengan jadwal 3 kali seminggu.
- Dispensasi Logistik Medis: Memberikan kelonggaran bagi operator ASDP dalam pengangkutan barang khusus/darurat, utamanya oksigen medis ke Bawean.
- Anggaran Darurat: Menyiapkan sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5 Miliar untuk penanganan kondisi darurat transportasi, termasuk pengajuan pembangunan dermaga khusus kapal Ro-Ro.
Selain itu, perwakilan Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (Imbas), Haikal, berharap komitmen bersama ini tidak berhenti di atas meja audiensi.
“Permasalahan transportasi ini adalah penyakit tahunan. Kami butuh solusi yang terwujud nyata, termasuk regulasi spesifik yang melindungi hak mobilitas masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
Masyarakat Bawean kini menanti realisasi dari langkah-langkah yang dijanjikan. KMP Drajat Paciran diharapkan menjadi angin segar yang memecah kebuntuan di tengah amukan ombak Laut Jawa, memastikan denyut nadi Pulau Putri itu tidak lagi berhenti berdetak saat cuaca memburuk.
Editor: Ahmad Faiz Reporter: Saiful Hasan
