Sarasehan Alumni 98 dan DPRD Bawean Tagih Realisasi Janji Politik G1, Dorong Transportasi Laut yang Lebih Layak

Peserta Sarasehan Alumni 98 SMA Negeri 1 Sangkapura berfoto bersama anggota DPRD Gresik Dapil Bawean, usai forum dialog terkait transportasi laut Bawean di Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Jumat (29/5/2026) malam. (Foto: Istimewa)

kabarbawean.com - Upaya menagih realisasi janji politik terkait penyediaan transportasi laut yang layak bagi masyarakat Bawean menjadi fokus utama dalam sarasehan yang digelar Sinergi Alumni 98 SMA Negeri 1 Sangkapura bersama anggota DPRD Gresik Daerah Pemilihan (Dapil) Bawean di Warkop Iip Dermaga, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Jumat malam (29/5/2026).

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, tokoh daerah, dan anggota legislatif untuk membahas berbagai persoalan strategis di Bawean. Namun, isu transportasi laut menjadi perhatian utama karena dinilai masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat kepulauan.

Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Gresik Dapil Bawean, Bustami Hazim dari Fraksi PKB dan Eril Desembrilian Prabowo dari Fraksi Demokrat. Hadir pula Camat Sangkapura Umar Junid, Ketua MUI Sangkapura, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, aktivis, advokat, insan pers, Prof. Bahtiyar Effendy selaku penasihat kegiatan, serta alumni SMA Negeri 1 Sangkapura angkatan 1998.

Ketua Panitia Sarasehan, Sufairi Ardiansyah, mengatakan pihaknya telah melayangkan undangan kepada sejumlah pejabat daerah jauh sebelum kegiatan berlangsung. Namun, Wakil Ketua I DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, berhalangan hadir.

“Pak Lutfi Dhawam melalui via aplikasi WhatsApp mengatakan bahwa tidak mudik. Walaupun jauh-jauh hari undangnya lewat PDF sudah dikirimkan,” ujar Sufairi.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga tidak hadir secara langsung. Menurut Sufairi, melalui sekretaris pribadinya, Bupati menginstruksikan Camat Sangkapura Umar Junid untuk hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Gresik sekaligus mencatat berbagai masukan yang berkembang dalam forum.

 “Sudah, melalui ajudan undangan tersebut sudah jauh hari saya layangkan dan Bupati Gresik melalui Sekprinya mengintruksikan Camat Sangkapura Umar Junid untuk hadir dan mencatat apa yang dibahas di forum sarasehan,” ungkapnya.

Bustami Hazim, anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Fraksi PKB, menyampaikan pandangannya terkait realisasi janji penyediaan transportasi laut yang layak bagi masyarakat Bawean dalam sarasehan yang digelar Sinergi Alumni 98 SMA Negeri 1 Sangkapura. (Foto: Istimewa)

Dalam forum tersebut, Bustami Hazim menyoroti janji penyediaan transportasi laut yang layak sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Bupati Gresik.

“Yang pertama terkait transportasi laut. Di dalam visi misi Bupati ada janji menyediakan transportasi yang layak. Kita semua tahu bagaimana kondisi transportasi laut saat ini, sehingga masyarakat terus mempertanyakan seperti apa transportasi yang disebut layak itu,” ujarnya.

Menurut Bustami, transportasi laut merupakan kebutuhan vital masyarakat Bawean karena menjadi akses utama bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas warga.

Selain persoalan transportasi, ia juga menjelaskan upaya peningkatan layanan kesehatan melalui peningkatan status RSUD Umar Mas’ud dari tipe D menjadi tipe C.

 “Ada lima dokter yang disekolahkan dengan biaya pemerintah daerah. Setelah selesai pendidikan, mereka wajib mengabdi di RSUD Umar Mas’ud selama dua kali masa pendidikan,” jelasnya.

Terkait sektor kelautan, Bustami mengakui pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan karena pengelolaan wilayah laut kini berada di bawah pemerintah provinsi.

“Yang bisa dilakukan pemerintah daerah saat ini lebih kepada perlindungan nelayan melalui bantuan ketika mengalami kecelakaan kerja di laut,” tuturnya.

Eril Desembrilian Prabowo, anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Fraksi Demokrat, menyampaikan pandangannya terkait transportasi laut, ketahanan pangan, dan pembangunan terintegrasi dalam Sarasehan bersama masyarakat Bawean. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Eril Desembrilian Prabowo menegaskan bahwa pembangunan Bawean tidak dapat dipisahkan dari persoalan transportasi laut dan ketahanan pangan.

“Kalau kita berbicara dua pokok utama, yang pertama adalah transportasi. Semua sektor kembali lagi kepada transportasi. Kedua adalah ketahanan pangan. Saat musim barat, stok pangan di Bawean selalu terdampak,” ujarnya.

Menurut Eril, persoalan transportasi laut masih menjadi keluhan utama masyarakat, mulai dari sulitnya memperoleh tiket kapal hingga tingginya biaya perjalanan.

Selain itu, Eril menilai Bawean memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata yang perlu didukung melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi.

“Bawean punya pantai, danau, budaya, hingga pegunungan. Tinggal bagaimana integrasi pembangunan dan pengelolaannya agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk usulan rumah singgah milik Pemerintah Kabupaten Gresik di Surabaya bagi warga Bawean yang menjalani pengobatan lanjutan.

“Kita sering melihat ambulans dari rumah sakit atau puskesmas datang ke pelabuhan membawa pasien maupun jenazah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” imbuhnya.

Sarasehan berlangsung secara interaktif. Di akhir kegiatan, peserta menyepakati sejumlah rekomendasi yang dituangkan dalam dokumen hasil sarasehan.

Salah satu poin utama yang disepakati dalam forum tersebut adalah bahwa layanan transportasi laut menuju dan dari Pulau Bawean saat ini dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, baik dari aspek kapasitas, aksesibilitas, maupun pilihan layanan.

Forum juga merekomendasikan pemerintah untuk membuka peluang hadirnya operator atau armada lain sebagai kompetitor dengan melibatkan pihak swasta, investor, serta tenaga ahli di bidang transportasi laut guna menciptakan pelayanan yang lebih kompetitif, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bawean.

Dokumen rekomendasi tersebut ditandatangani oleh peserta sarasehan, tokoh masyarakat, anggota DPRD yang hadir, Camat Sangkapura sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Gresik, serta unsur masyarakat lainnya. Hasil rekomendasi selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan transportasi laut di Pulau Bawean.

Melalui forum tersebut, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi yang disampaikan, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan penyediaan transportasi laut yang layak bagi masyarakat Bawean.

Editor: Ahmad Faiz                    Reporter: Saiful Hasan