 |
| Anggota DPRD Kabupaten Gresik saat rapat koordinasi (Foto: Istimewa) |
kabarbawean.com - Terhentinya pelayaran menuju Pulau Bawean akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi mendorong DPRD Kabupaten Gresik bersama pemerintah daerah mengintensifkan koordinasi lintas instansi guna mencari kapal pengganti agar mobilitas warga dan distribusi logistik tetap terjaga.
Anggota DPRD Gresik dari Fraksi PKB, Bustami Hazim, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya sejak tiga hingga empat hari terakhir bersama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Perhubungan.
“Hasil koordinasi kami dengan pemda dan Dishub, sejak tiga sampai empat hari lalu kami sudah berkomunikasi dengan ASDP agar KMP Drajat dapat diperbantukan di lintasan Paciran–Bawean,” ujar Bustami.
Namun demikian, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Menurut Bustami, ASDP tidak dapat memberangkatkan KMP Drajat karena kapal tersebut juga tidak memungkinkan berlayar dalam kondisi peringatan gelombang tinggi.
“KMP Drajat juga berada dalam kondisi tidak bisa berlayar karena peringatan gelombang tinggi,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Gresik dan pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Komando Armada II (Koarmatim) untuk meminta bantuan armada kapal perang. Namun, armada yang biasa diperbantukan saat kondisi darurat masih bertugas di wilayah bencana Sumatra-Aceh.
“Informasi dari Koarmatim, seluruh armada kapal perang yang biasa diperbantukan masih berada di lokasi bencana dan diperkirakan baru kembali ke Surabaya pada 25 Januari 2026,” ungkap Bustami.
Ia menambahkan, apabila menunggu hingga akhir Januari, ada kemungkinan kondisi cuaca di perairan Bawean sudah mulai membaik sehingga pelayaran reguler dapat kembali beroperasi.
Sebagai upaya terakhir yang dinilai masih memungkinkan, DPRD Gresik bersama pemerintah daerah kini mengajukan permohonan kepada PT Dharma Lautan Utama (DLU) agar dapat melakukan deviasi kapal ke Bawean.
“Permohonan kepada PT DLU sudah kami kirimkan dan saat ini masih dalam proses komunikasi. Semoga kapal DLU juga tidak dalam kondisi pelarangan berlayar,” kata Bustami.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah menggelar rapat koordinasi untuk menyikapi dampak krisis pelayaran yang terjadi di Bawean.
“Kami masih mengupayakan kehadiran kapal bantuan, baik dari kapal umum maupun operator swasta, guna mendukung distribusi logistik ke Bawean,” ujar Alif.
Editor: Ahmad Faiz Reporter: Saiful Hasan