Transportasi Laut Gresik-Bawean Disorot dalam HBH Internasional 2026

Kapal cepat Express Bahari melayani penyeberangan masyarakat Bawean menuju Gresik saat penumpang naik ke kapal. (Foto: Kabar Bawean)

kabarbawean.com - Persoalan transportasi laut rute Gresik-Bawean kembali menjadi sorotan tajam dalam sarasehan Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (11/4/2026).

Isu klasik yang kerap muncul setiap musim mudik Lebaran ini mendapat kritik serius dari tokoh Bawean, Prof. Dr. Raden Sulaiman. Ia menilai, layanan transportasi laut hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Menurutnya, hasil survei menunjukkan dua masalah utama yang terus berulang, yakni keterbatasan tiket dan tingginya harga yang dinilai memberatkan masyarakat.

“Masalahnya bukan hanya mahal, tetapi juga sulit didapat. Ini menunjukkan adanya problem sistemik dalam pengelolaan tiket dan distribusinya,” ujarnya saat memaparkan materi sarasehan Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional 2026 di Hotel Grand Djokro, Yogyakarta.

Saat ini, rute Gresik-Bawean dilayani oleh dua moda transportasi, yakni kapal cepat Express Bahari dan kapal Roro KMP Gili Iyang. Harga tiket Express Bahari berkisar Rp200.000 per penumpang, sedangkan KMP Gili Iyang sekitar Rp91.000. Namun pada momen tertentu seperti Lebaran, harga tiket kerap melonjak hingga Rp250.000.

Berdasarkan data eR-eS Survey Institution yang dipaparkan Prof. Sulaiman, sebanyak 54 persen warga Bawean menilai harga tiket mahal, 20 persen bahkan menyebut sangat mahal, dan hanya 26 persen yang menganggap harga masih normal.

Tak hanya soal harga, keterbatasan akses informasi juga menjadi persoalan serius. Sebanyak 66 persen masyarakat Bawean mengaku tidak mengetahui agen resmi maupun kontak yang dapat dihubungi, yang menunjukkan minimnya transparansi dari operator maupun pihak terkait.

Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat kesulitan mendapatkan tiket. Sebanyak 75 persen responden mengaku kesulitan memperoleh tiket, baik dari Gresik maupun Bawean. Situasi tersebut dinilai membuka peluang bagi praktik percaloan.

Di lapangan, tiket yang dijual secara daring kerap habis dalam hitungan menit, namun kemudian muncul kembali melalui calo dengan harga lebih tinggi tanpa pengawasan yang jelas.

“Ini bukan sekadar kelangkaan tiket, tetapi indikasi kuat adanya kebocoran dalam distribusi. Sistem harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya. 

Prof. Sulaiman saat memaparkan materi sarasehan Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional 2026 di Hotel Grand Djokro, Yogyakarta.

Ia menilai lemahnya pengawasan serta tidak transparannya sistem distribusi tiket membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, warga terpaksa menunda perjalanan penting karena tidak mendapatkan tiket.

Sebagai solusi, Prof. Sulaiman mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik mengambil langkah tegas, khususnya saat perpanjangan kontrak dengan operator kapal. Ia mengusulkan pengoperasian dua kapal pulang-pergi (PP) pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran, penjualan tiket melalui jalur resmi, publikasi terbuka agen resmi beserta kontaknya, serta penerapan ketat identitas penumpang sesuai KTP.

“Jika tidak ditegakkan secara konsisten, persoalan ini akan terus berulang setiap tahun,” jelas dosen Universitas Negeri Surabaya tersebut.

Ia juga menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Gresik dan instansi terkait yang dinilai belum optimal dalam menjamin layanan transportasi publik yang adil dan terjangkau.

“Transportasi laut ini adalah urat nadi masyarakat Bawean. Jika aksesnya mahal dan sulit, dampaknya tidak hanya pada mobilitas, tetapi juga ekonomi dan pelayanan dasar,” imbuhnya.

Sarasehan HBH Bawean Internasional 2026 pun menjadi ruang penting untuk menyuarakan keresahan kolektif masyarakat. Harapannya, berbagai persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata.

Editor: Ahmad Faiz                    Reporter: Saiful Hasan